Minut _ www radiotrendyfm.com -Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si yang juga sebagai Sekretaris Jenderal (SekJend) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Kamis, 30 Juli 2026 menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri, bertempat di Kompleks Parlemen Senayan,Jakarta.
RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, serta dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan jajaran pengurus APKASI yang dipimpin Ketua Umum Bursah Zarnubi.
Dikesempatan pertemuan tersebut,, tentunya menjadi ruang strategis bagi APKASI untuk menyampaikan berbagai aspirasi serta persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten di seluruh Indonesia, khususnya terkait tekanan fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Kehadiran Bupati Dr. Joune J.E Ganda dalam kapasitasnya sebagai SekJend APKASI menjadi bagian penting dalam mengawal serta memperjuangkan kepentingan Pemerintah Kabupaten se-Indonesia. Dalam forum tersebut, APKASI menyuarakan kebutuhan daerah untuk memperoleh ruang fiskal yang lebih memadai agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan secara optimal.
Pada kesempatan itu Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menyampaikan bahwa banyak kepala daerah saat ini berada dalam kondisi yang tidak mudah. Pemerintah daerah dituntut untuk terus mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menyukseskan berbagai program strategis nasional. Namun, di sisi lain, kemampuan fiskal pemerintah daerah semakin terbatas akibat adanya pemotongan dan kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kapasitas pemerintah kabupaten dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehinggah atas dasar itu, APKASI meminta pemerintah pusat agar pada tahun anggaran 2027 tidak lagi melakukan pemotongan anggaran transfer ke daerah. Hal tersebut dinilai penting agar pemerintah kabupaten memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung pelaksanaan program-program prioritas Presiden.
Selain menyampaikan persoalan fiskal, APKASI juga menyoroti regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Regulasi tersebut dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan perkembangan tugas, tanggung jawab, dan kompleksitas persoalan yang harus dihadapi pemerintah daerah saat ini.
Kehadiran Bupati Dr. Joune J.E Ganda sebagai SekJend APKASI dalam forum tersebut mempertegas komitmen pemerintah kabupaten untuk terus memperjuangkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada penguatan kapasitas daerah.
Melalui RDP dan RDPU bersama Komisi II DPR RI serta Kementerian Dalam Negeri ini, berbagai aspirasi pemerintah kabupaten diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional, khususnya terkait penguatan fiskal daerah, peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan, serta penyesuaian regulasi terhadap tugas dan tanggung jawab kepala daerah.
Dengan adanya dukungan fiskal yang memadai dan kebijakan yang selaras dengan kebutuhan daerah, pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia diharapkan dapat terus menjalankan roda pemerintahan secara optimal, mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta menyukseskan program-program prioritas pemerintah pusat demi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa rapat tersebut digelar secara khusus meskipun DPR RI sedang memasuki masa reses. Menurutnya, berbagai persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu segera mendapatkan perhatian dan solusi bersama.
Ia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara jajaran pengurus APKASI dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang telah dilaksanakan beberapa waktu sebelumnya. (Uky)