Minut – Trendyfm.com – Pemerintah Kab. Minahasa Utara (Minut) berkomitmen menjaga pengelolaan keuangan yang bebas dari nuansa korupsi dan wajib dipertahankan, maka, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Utara menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, di Hotel The Sentra Maumbi, Selasa, 17 November 2026. Kegiatan Bimtek akan berlangsung selama 2 hari mulai 17 hingga 18 November 2026 dibuka oleh Sekretaris Daerah Minut Novly Wowiling didampingi Asisten Kepala BKAD Carla Sigarlaki dan Kabid Akuntansi Pretty Ngantung.
Dalam kegiatan ini BKAD Minut melalui Bidang Akutansi menghadirkan narasumber dari sejumlah instansi, yaitu dar Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Negeri Airmadidi, BKAD Provinsi Sulawesi Utara, serta BKAD Kabupaten Minahasa Utara.
Sekda Novly Wowiling dalam arahannya menegaskan bahwa, penyusunan laporan pertanggungjawaban harus menjadi bagian dari siklus rutin pemerintahan, bukan sekadar memenuhi kewajiban saat pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jangan sampai pemenuhan laporan ini hanya karena terkait dengan pemeriksaan BPK. Harus lahir secara alamiah sebagai bagian dari satu siklus yang memang wajib kita penuhi.
Menurut Sekda, pengelolaan keuangan daerah di Minahasa Utara menunjukkan perkembangan positif. Hal itu terlihat dari penyajian laporan yang semakin tertib dari sisi waktu dan kualitas, serta menurunnya temuan terkait tuntutan ganti rugi (TGR). Selain itu, ia juga mengapresiasi peran bendahara dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ia meminta capaian tersebut dipertahankan melalui komitmen dan tanggung jawab setiap aparatur. Serta mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki konsekuensi hukum. Karena itu, seluruh proses harus dilaksanakan secara teliti dan sesuai peraturan perundang-undangan. dikarenakan tidak ada lagi yang kebal hukum. Semua kita di hadapan hukum sama. Karena itu, komitmen menjaga pengelolaan keuangan yang bebas dari nuansa korupsi harus terus dipertahankan.
Selain itu, Novly mendorong bendahara mengikuti perkembangan digitalisasi untuk mendukung ketepatan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Ia berharap laporan keuangan Pemkab Minut tahun anggaran 2026 dapat disampaikan kepada BPK pada 2027 sesuai batas waktu 31 Maret.
Sementara itu, Kepala BKAD Minut, Carla Sigarlaki dalam laporannya menjelaskan bahwa bimtek tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi pengelola keuangan, khususnya bendahara penerimaan dan pengeluaran yang terlibat langsung dalam penatausahaan transaksi keuangan daerah.
Kepada sejumlah awak media, Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi Pretty Ngantung menambahkan, ada 51 peserta dari 45 SKPD yang mengikuti Bimtek ini yang terdiri dari para Kasubag dan Analis Perencana Keuangan SKPD, 45 bendahara pengeluaran, enam bendahara penerimaan, serta operator SKPD. Dengan harapan, peserta dari perwakilan 45 SKPD. Kami berharap materi yang diberikan bisa dipahami dan diterapkan dalam pekerjaan mereka, terutama terkait pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan. (Uky)

