BITUNG – Walikota Bitung Maximiliaan Jonas Lomban SE, MSi dan Wakil Walikota Ir. Maurits Mantiri (MaMa) diminta untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bitung, khususnya mereka yang dinilai malas, dalam hal ini dinilai malas karena ada Perangkat Daerah yang belum mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan ada pula yang kemampuan untuk penyerapan anggaran yang masih kurang padahal sudah tertata untuk Perangkat Daerah tersebut.
Melalui hasil penelusuran di sejumlah perangkat daerah, ditemukan indikasi ada perangkat daerah yang hanya menyerap anggaran perjalan dinas keluar daerah atau hanya rajin jalan-jalan keluar daerah, tetapi penyerapan anggaran untuk program atau kegiatannya sangat kurang, termasuk dalam hal program/kegiatan untuk pelayanan publik.
Sementara, untuk perangkat daerah yang memiliki kewajiban untuk menghasilkan atau mengelola PAD, juga ditemukan indikasi terjadi pelambatan dengan alasan waktu banyak tersita pada kegiata n di luar tupoksi ataupun kegiatan yang bersifat seremonial.
Menurut Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Bitung, Yappi Jacobus Letto, SE yang ditemui TRENDY FM di Bitung, Kamis 2 November 2017 mengatakan bahwa dari penelusuran pihaknya, ternyata masih cukup banyak anggaran yang belum terserap di sejumlah Perangkat Daerah dan belum tercapainya target PAD, menimbulkan indikasi perangkat daerah tersebut malas.
Selanjutnya Letto juga mensinyalir terjadi pelambatan pencapaian target pendapatan di sejumlah perangkat daerah penghasil dan pengelolah PAD, dan masih kurangnya penyerapan anggaran dari sejumlah perangkat daerah, karena para pimpinan Perangkat Daerah tersebut lebih banyak berada di luar daerah serta juga banyak mengekor pada pimpinan.
Letto kemudian mengungkapkan yang mana sindrom suka jalan-jalan para pimpinan perangkat daerah dan suka mengekor pimpinan alias “cari muka” seharusnya tidak boleh terjadi di Bitung, karena Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya justru telah berkali-kali menegaskan agar setiap perangkat daerah bekerja maksimal dan mengutamakan pelayanan pada masyarakat serta bekerja sesuai tupoksinya masing-masing.
Terkait hal ini pula maka Letto meminta agar MaMa melakukan evaluasi kepada setiap Perangkat Daerah bersama pimpinannya masing-masing. Sebab menurutnya penyerapan anggaran kurang dari setiap perangkat daerah tersebut mengindikasikan kejahatan extra ordinary crime menghambat rakyat untuk menikmati program atau pembangunan yang telah dicetuskan oleh pemerintah.
Demikian juga dengan belum tercapainya target PAD berarti Perangkat Daerah tersebut malas. Oleh sebab itu Letto berharap agar pemerintahan MaMa melakukan evaluasi, jika perlu diganti dengan pejabat yang lebih produktif dan kreatif serta rajin.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bitung, Ferdinand Tangkudung menjelaskan, sampai saat ini tersisa sekitar 8 Perangkat Daerah yang belum mencapai target PAD, dimana rata-rata capaian dari ke-8 Perangkat Daerah tersebut baru mencapai 80-90 persen.
Namun demikian, Tangkudung optimis pada akhir tahun 201u seluruh Perangkat Daerah penghasil PAD akan mampu mencapai 100 persen dari target yang sudah ditetapkan.(YodieR)