Pungutan Retribusi Di Pasar Airmadidi Berubah, PUD Klabat Indahkan Permintaan Asosiasi PPP

80 Warga Desa Watudambo Dua Telah Menerima BLT Hingga Bulan September 2021
September 21, 2021
DPRD Minut Gelar Paripurna Penandatanganan KUA -PPAS Perubahan T.A 2021 Secara Zoom Dengan Bupati
September 22, 2021

Rabu, 22 September 2021

Minut – Perusahan Umum Daerah (PUD) Klabat yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah daerah untuk mengelola beberapa bidang, sehingga dapat memberikan kontribusi berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah, salah satunya yaitu mengelola Pasar Tradisional di Minut.

Menyangkut permaslahan pungutan retribusi Pasar Tradisional yang ada di Airmadidi yang dianggap sangat meberatkan bagi pedagang, baik pedagang yang berjualan menggunakan fasilitas Pemerintah berupa kios maupun lapak, Maisye Dondokambey selaku Direktur utama PUD Klabat ketika dikonfirmasi hal tersebut, kepada wartawan media ini, Selasa 21 September 2021, dikantornya mengatakan bahwa, terkait pungutan retribusi di pasar Airmadidi, PUD Klabat telah memiliki kesepakatan bersama antara PUD Klabat dengan Asosiasi Peduli Pedagang Pasar (Asosiasi PPP) Airmadidi yang merupakan perwakilan dari para pedagang pasar, setelah dilakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I, II dan III Dewan Kab. Minahasa Utara, pada Selasa 14 September 2021, yang dipimpin oleh Olivia Mantiri.

Ungkap Dirut, hasil dari kesepakatan tersebut yang mana terkait pungutan retribusi Pasar Airmadidi terhadap pedagang pasar Airmadidi, pihak Asosiasi PPP Airmadidi yang diketuai oleh Yohan Awuy meminta penerapannya harus sesuai dengan Peraturan daerah (Perda) No: 1 Tahun 2018, dan ini PUD Klabat indahkan, karena sesuai dengan permintaan dan kesepakatan bersama.

Dirut menambahkan, dalam Perda tersebut, pedagang yang menempati kios milik Pemerintah dikenakan retribusi bervariasi, mulai dari 25 ribu hingga 15 ribu Rupiah, karena ada kasifikasinya. Sementara pedagang yang berjualan menggunakan lapak dilihat dari ukuran besar – kecilnya lapak yang digunakan, karena dalam Perda tersebut dihitung permeter, sehingga retribusinya bervariasi mulai dari 7 ribu Rupiah hingga 5 ribu Rupiah, karena ada klasifikasinya.

Terkait kesepakatan tersebut, ketua Asosiasi PPP Airmadidi Yohan Awuy, saat di tanya oleh Wartawan media ini, lewat telpon selulernya tidak menampik hal tersebut.
Namun ungkap Awuy, setelah dipelajari tentang Perda tersebut, yang mana sangat memberatkan pedagang, terlebih pedagang yang menggunakan lapak, sehingga pihak Asosiasi PPP Airmadidi meminta kepada PUD Klabat menunda penerapan Perda tersebut dan meminta kepda Pemkab Minut maupun Dewan Minut agar merevisi (meninjau) kembali dikarenakan sangat memberatkan pedagang, terlebih masih dalam Pandemi Covid – 19. (Uki)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *