PUD Klabat Pertanyakan Komitmen Dari Asosiasi Peduli Pedagang Pasar Tradisional Airmadidi

Dinas PPKB Minut Ikut Bimtek PKPM Dalam Rangka Penurunan Stunting
September 27, 2021
Dinas PPKB Minut Bina Kader – Kader Bangga Kencana Yang Ada Di Desa – Desa
September 30, 2021

Rabu, 29 September 2021

Minut – Menyangkut retribusi kepada Pedagang Pasar Tradisional yang di terapkan oleh Perusahan Umum Daerah (PUD) Klabat, yang mana merupakan hasil kesepakatan bersama antara Asosiasi Peduli Pedagang Pasar (PPP) Tradisionl Minut yang di ketuai oleh Yohan Awuy yang mengatasnamakan pedagang pasar tradisional melalui rapat dengar pendapat dengan lintas Komisi Dewan Minut, yang di pimpin oleh Wakil ketua Dewan Minut Olivia Mantiri pada 14 September 2021 lalu, yang mana selang waktu berjalan, pengurus Asosiasi PPP Tradisional menyuarakan retribusi tersebut sangat memberatkan para Pedagang, sehingga hal ini mengejutkan pihak pengelola pasar yakni PUD Klabat.

Kepada media ini, Direktur utama PUD Klabat Maisye Dondokambey pertanyakan komitmen dari pernyataan Asosiasi PPP Tradisional Minut di rapat dengar pendapat dengan lintas Komisi Dewan Minut.

Selasa, 28 September 2021 di Airmadidi, Dirut menuturkan, retribusi yang diterapkan sesuai permintaan Asosiasi PPP Tradisional yang mengatasnamakan para pedagang.

Dijelaskannya, PUD Klabat sangat memahami akan kondisi dan situasi keadaan pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional, sehingga waktu lalu memungut retribusi kepada pedagang sesuai dengan apa yang didagangkan, dan pedagang tidak merasa terbeban. Namun dengan adanya permintaan untuk kesepakatan bersama yang mengatasnamakan pedagang, yakni Asosiasi PPP Tradisional Minut untuk menerapkan retribusi sesuai dengan Peraturan daerah (Perda) No : 1 Tahun 2018 pasal 91.

Walaupun demikian, penerapan pungutan retribusi saat ini kepada pegang, pihak PUD Klabat mengikuti kesanggupan dari pedagang itu sendiri, yang sesuai dengan pendataan yang dilakukan oleh pihak PUD Klabat.

Semntara itu, ketua Asosiasi PPP Tradisional Minut Yohan Awuy ketika dikonfirmasi terkait komitmennya ?, Awuy mengatakan bahwa, namanya dibuat kesepakatan harus ada tandatangan dari masing – masing pihak, tapi ini kan tidak ada.

Ungkap Awuy, seharusnya pihak PUD Klabat sebelum menerapakan perda retribusi, harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada pedagang pasar tradisional yang ada di Minut, dan melampirkan Surat Keputusan (SK) Bupati yang tertera Nomor, Tanggal dan Tahun, bukan serta merta langsung diterapkan.
Sementara terkait Perda yang telah diterapkan ini, dirinya mempertanyakan kembali kepada pihak PUD Klabat tentang keapsahan dari perda No 1 Tahun 2018.

Diungkapkannya pula, perlu di garis bawahi yang mana dirinya berbuat hal ini merupakan murni untuk membantu masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi, golongan maupun kelompok. (Uki)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *