Senin, 03 Februari 2020

Airmadidi – Untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan serta meningkatkan kompetensi pejabat pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) Tahun 2020 maka melalui Badan Keuangan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemkab Minut Tahun 2020 yang dilaksanakan di Sutanraja Hotel, Senin 3 Februari 2020.

Pada kesempatan itu, Bupati Minut Vonny Aneke Panabunan (VAP) melalui Sekertaris daerah (Sekda) Minut, Ir Jemmy Kuhu MA membuka Bimtek tersebut, yang dihadiri oleh seluruh kepala SKPD, pejabat penatausahaan keuangan (PPK) dan bendahara dari masing-masing SKPD yang ada di lingkungan Pemkab Minut. Adapun pemateri dalam kegiatan ini yakni utusan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulut.

Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa Bimtek ini sangat perlu dilakukan karena bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelolah keuangan dari SKPD, sehingga ini juga baik untuk menunjang audit BPK sekaligus menghindari adanya temuan yang tidak sesuai dalam pengelolaan keuangan.
Dirinya pun mengharapkan kepada seluruh SKPD agar dapat mengikuti Bimtek ini dengan seksama sehingga apat dimengerti dan dipahami apa yang diberikan oleh para nara sumber. Pada sambutannya pula Bupati meminta agar dalam menyampaikan laporan keuangan tepat pada waktunya, sehingga opini Wajar Tanpa Pegecualian dari BPK bisa dipertahankan.
Pada kesempatan itu pula, Bupati mengucapkan banyak terima kasih kepada BPKP Sulut yang sudah membantu Pemkab Minut dalam memberikan pemahaman soal pengelolaan keuangan.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Minut, Petrus Macarau mengatakan, pengelolaan keuangan daerah terdapat berbagai kegiatan yang menyangkut keuangan. Dijelaskannya Beberapa diantara kegiatan tersebut adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan. Selain itu juga disertakan masalah pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, sehingga kegiatan keuangan sangatlah penting untuk keberhasilan suatu program pemerintahan, baik itu proses akuntansi bagi PPK maupun bagi bendahara SKPD.

Sementara itu Kepala bidang (Kabid) Akuntasi dan Pelaporan Badan Keuangan Carla Sigarlaki,S.STP M.Si dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini diikuti oleh 209 orang yang terdiri dari kepala SKPD 41 orang, PPK SKPD 41 orang, kabag sekretariat daerah 10 orang, kepala puskesmas 11 orang, kasubag keuangan SKPD 41 orang, bendahara pengeluaran 57 orang dan bendahara penerimaan 8 orang. (Uki)