Minut – Terpenuhinya 17 Standar Layanan di Layanan Pengadaan Sitstem Elektronik (LPSE) Kab. Minahasa Utara (Minut), maka, Jumat 18 Februari 2022, Minut menerima Sertifikat Standarisasi Fungsi Pengelola (LPSE), yang diserahkan oleh kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Aswar Anas kepada Bupati Joune Ganda, SE di Jakarta.

Dalam penyerahan sertifikat ini, Anas menyampaikan LPSE merupakan salah satu jantung pengurai masalah dalam Pengadaan Barang Jasa (PBJ). “Jadi bila jantungnya sudah sehat maka yang lainnya ikut juga sehat”. Dengan pemenuhan 17 Standar LPSE, diharapkan kedepan sistim PBJ Minut dapat menjadi model dan contoh bagi daerah lainnya. Dan ini perlu dibina dan dijaga, dikarenakan pengelolaan yang baik ini akan sangat bermanfaat bagi daerah.
Anas menambahkan, dirinya mendorong Kab. Minahasa Utara untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan melibatkan Usaha Mikro Kecil-koperasi dalam PBJP melalui katalog elektronik dan toko dalam jaringan (daring).

Dalam hal ini, Pemerintah telah mentargetkan Rp. 400 Trilliun APBN/APBD diperuntukan pembelian produk dalam negeri melalui katalog elektronik dan toko daring, sehingga jika UMKM-Koperasi ikut terlibat dalam katalog elektronik lokal dan toko daring, maka perekonomian Minut akan tumbuh. Hal tersebut sesuai dengan komitmen dari LKPP yakni “Produk Dalam Negeri Tumbuh, Usaha Mikro Kecil Tangguh, Daerah Sejahtera, Indonesia Maju.

Pada kesempatan itu, Bupati Joune J.E Ganda, SE menyampaikan terima kasih kepada LKPP yang telah membantu Kab. Minahasa Utara dalam memenuhi assessment 17 standar layanan LPSE, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, sehingga melalui dirinya, Minut juga berharap LKPP dapat membantu daerah kami dalam tata kelola pengadaan barang/jasa.(Uki)